Mengapa Thailand Kini Dijuluki "Sick Man of Asia"?

Mari kita bahas situasi Thailand saat ini. Buat kamu yang mungkin belum tahu, Thailand belakangan ini mendapat julukan Sick Man of Asia atau "Orang Sakit dari Asia". Julukan ini disematkan karena perekonomian mereka yang semakin tertinggal. Padahal, dulunya Thailand sempat dianggap sebagai salah satu Macan Asia.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada perekonomian Thailand? Kenapa di saat negara-negara ASEAN lainnya berkembang dengan cukup pesat, pertumbuhan Thailand malah jalan di tempat?

Masa Kejayaan yang Tinggal Kenangan

Sebelum membahas ketertinggalannya saat ini, kita perlu melihat seberapa pesat perkembangan Thailand di masa lalu agar keruntuhannya lebih terasa. Menurut ISEAS Asia Forum, sebelum krisis keuangan Asia tahun 1997-1998, Thailand selalu menjadi negara unggulan di Asia Tenggara selama beberapa dekade, khususnya dalam hal ekonomi.

Dari tahun 1975 sampai 1996, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan Thailand mencapai 8%, dengan puncaknya di tahun 1988 yang menyentuh angka 13%. PDB per kapita mereka juga konsisten naik hampir 5% tiap tahunnya.

Namun, setelah krisis tersebut, Thailand sangat kesulitan untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang sama. Dari rata-rata 8% sebelum krisis, turun menjadi hanya 3% setelah krisis. Bahkan dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan tahunan mereka hanya berkisar di angka 2%. Menurut proyeksi World Bank, pada tahun 2026 nanti ekonomi Thailand diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 1,8%.

Tersalip oleh Negara-Negara Tetangga

Untuk membayangkan betapa lambatnya pertumbuhan ekonomi Thailand, kita bisa membandingkannya dengan negara tetangga. Dari tahun 2019 hingga 2024, di saat negara ASEAN lain mengalami pertumbuhan belasan persen—bahkan Vietnam melonjak hampir 29%—pertumbuhan ekonomi Thailand hanya berkisar di 2,4%.

Akibat pertumbuhan yang lambat ini, pada tahun 2024 posisi Thailand sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara tergeser oleh Singapura. Thailand turun ke posisi tiga. Jika tren ini terus berlanjut, posisi Thailand sangat mungkin akan disalip oleh Vietnam. Menurut The Diplomat, dengan dinamika positif Vietnam yang melesat tajam sementara Thailand stagnan, Vietnam berpeluang menyalip ekonomi Thailand paling cepat akhir tahun 2026 atau selambat-lambatnya dalam beberapa dekade ke depan.

Kondisi inilah yang membuat Thailand kerap disebut sebagai The New Sick Man of Asia, sebuah istilah untuk negara yang melemah secara struktural—baik dari segi ekonomi, politik, demografi, sosial, hingga daya saing.

Jebakan Utang Rumah Tangga yang Mencekik

Faktor pertama yang mendorong Thailand menjadi "orang sakit" di Asia adalah tingginya utang rumah tangga. Menurut The Nation, selama pandemi utang masyarakat Thailand—seperti KPR, cicilan kendaraan, hingga kartu kredit—melonjak drastis. Pada tahun 2023, total utang rumah tangga mencapai 91,3% dari total PDB negara.

Meskipun saat ini rasionya sedikit menyusut ke 87,7%, Thailand tetap menjadi negara dengan rasio utang rumah tangga terhadap PDB terbesar ke-9 di dunia. Ini jelas menjadi beban ekonomi yang berat. Di saat pertumbuhan ekonomi lambat dan penghasilan stagnan, uang yang didapat masyarakat habis untuk membayar cicilan utang, bukan untuk berbelanja yang bisa menggerakkan roda perekonomian. Akibatnya, daya beli masyarakat melemah.

Selain itu, banyak masyarakat kelas bawah yang terjerat utang informal (rentenir) berbunga tinggi. Kondisi ini merembet ke sistem perbankan yang akhirnya memperketat penyaluran kredit usaha, sehingga masyarakat yang ingin berbisnis menjadi kesulitan mendapat modal.

Mata Uang Menguat yang Menjadi Bumerang

Menurut South China Morning Post, masalah perekonomian Thailand diperparah oleh menguatnya nilai tukar Baht terhadap Dolar AS (naik lebih dari 8% belakangan ini). Uniknya, mata uang yang kuat justru memberi tekanan berat pada sektor ekspor dan pariwisata.

Mengapa demikian? Saat nilai Baht tinggi, harga barang ekspor Thailand menjadi lebih mahal di mata pembeli internasional. Hal ini membuat negara importir berpikir dua kali dan berpotensi mematikan peluang pasar.

Di sektor pariwisata, turis mancanegara yang dulunya berkunjung ke Thailand karena terkenal murah, kini harus mempertimbangkan ulang karena biaya liburan menjadi lebih mahal. Apalagi, industri pariwisata Vietnam kini semakin berkembang sebagai destinasi alternatif, ditambah adanya boikot dari sebagian turis China. Sektor pariwisata yang seharusnya menjadi tulang punggung andalan justru mengalami kelesuan.

Manufaktur Otomotif yang Gagal Beradaptasi

Selain pariwisata, sektor manufaktur—terutama otomotif—juga mengalami kemerosotan akibat lambatnya transisi ke kendaraan listrik (EV). Kebanyakan investasi otomotif di Thailand masih berfokus pada kendaraan berbahan bakar minyak (BBM).

Dengan tumbuhnya tren global kendaraan listrik, banyak pabrik di Thailand terpaksa mengurangi kapasitas produksi karena permintaan yang menurun. Di sisi lain, para investor baru lebih memilih menanamkan modal dan membangun pabrik mobil listrik di Vietnam karena akses dan regulasinya dinilai lebih mudah. Hal ini membuat lapangan kerja di Thailand semakin menyusut.

Krisis Kualitas SDM dan Pendidikan

Prospek ekonomi yang tidak pasti membuat masyarakat Thailand semakin enggan memiliki anak. Angka kelahiran yang rendah dan populasi yang menua menjadi tantangan berat, membuat Thailand berisiko menjadi "negara yang tua sebelum kaya".

Selain masalah kuantitas, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Thailand juga memprihatinkan. Laporan World Bank tahun 2024 mencatat bahwa hampir 65% remaja dan orang dewasa di Thailand berada di ambang batas kemampuan membaca dasar, dan 74% berkinerja buruk dalam literasi digital.

Lebih parah lagi, kemampuan bahasa Inggris masyarakat Thailand adalah salah satu yang terendah di dunia. Menurut EF English Proficiency Index, Thailand berada di urutan ke-116 dari 123 negara, menjadikannya terendah kedua di Asia setelah Kamboja. Padahal, bahasa Inggris adalah modal penting, terutama bagi negara yang mengandalkan pariwisata.

Tingkat partisipasi pendidikan tinggi juga menurun signifikan. Jika di awal 2010-an angka partisipasi kasar perguruan tinggi mencapai 50%, pada tahun 2022 angkanya turun menjadi 40-45%. Banyak anak muda memutuskan tidak kuliah karena mahalnya biaya, prospek kerja yang tidak pasti, serta selisih gaji antara lulusan sarjana dan non-sarjana yang tidak terlalu jauh.

Ketidakstabilan Politik dan "Middle Income Trap"

Semua faktor penghambat di atas membuat Thailand berisiko besar terjebak dalam Middle Income Trap (jebakan pendapatan menengah). Ini adalah kondisi di mana suatu negara berhasil keluar dari kemiskinan, namun stagnan dan gagal naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Thailand sebenarnya memiliki target untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2037. Namun, analisis memproyeksikan bahwa pendapatan per kapita mereka di tahun tersebut hanya akan berkisar di angka USD 11.600—masih jauh dari ambang batas minimal USD 18.500.

Menurut Dr. Pavida Pananond, profesor bisnis internasional di Thammasat University, akar dari semua masalah ini terletak pada kegagalan pemerintah yang berturut-turut dalam menjalankan reformasi produktivitas dan pendidikan. Ketidakstabilan politik, kudeta yang sering terjadi, hingga pembubaran parlemen membuat kebijakan pemerintah selalu berorientasi jangka pendek dan sering "direset".

Pemerintah masih sibuk mengurus masalah politik domestik dan isu perbatasan, sehingga peningkatan kualitas SDM dan ekonomi jangka panjang menjadi prioritas kesekian. Dengan akar masalah yang begitu rumit, mampukah Thailand kembali bangkit menjadi pemain unggulan di ASEAN, atau justru akan semakin tertinggal?